 |
| Ferry Juliantono, Ia masuk jajaran elit Partai Gerindra, sebagai wakil ketua umum Kiprah politiknya cukup fenomenal, Masuk partai Gerindra tahun 2013, ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. ©Sonny/Tajuknews.com/tjk/09/2021. |
TAJUKNEWS.COM, Jakarta. – Sosok ini tak asing dalam percaturan politik nasional. Ia masuk jajaran elit Partai Gerindra, sebagai wakil ketua umum. Kiprah politiknya cukup fenomenal. Masuk partai Gerindra tahun 2013, ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019.
"Hanya berselang setahun, ia ditunjuk menjadi wakil ketua umum Prabowo Subianto. Dari tahun 2015 sampai sekarang.
Dialah Ferry Juliantono. Ia bukan orator, tetapi bicaranya lugas. To the point. Dalam banyak acara talkshow di televisi ataupun medsos, kata-kata Ferry yang menohok kerap bikin panas kuping lawan bicaranya.
" Dan, mungkin banyak orang belum tahu kalau ‘DNA’ Ferry Juliantono adalah aktivis. Ia bergerak, turun ke jalan sejak mahasiswa di era Orde Baru menentang ketidakadilan atau keserakahan penguasa.
Dua kali ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara, tahun 1993 dan 2008.
“Itu risiko perjuangan,” ujarnya pendek dalam video acara Bursah Interaktif yang ditayangkan di channel youtube dengan judul sedikit bernada prokokatif ‘Ferry Juliantono: Saya Terpanggil Jadi Aktivis Karena Tidak Tahan dengan Ketidakadilan.’saat dihubungi, Jakarta, 11/09/2021.
 |
| Ferry Juliantono, Ia masuk jajaran elit Partai Gerindra, sebagai wakil ketua umum Kiprah politiknya cukup fenomenal, Masuk partai Gerindra tahun 2013, ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. ©Sonny/Tajuknews.com/tjk/09/2021. |
Meski saat ini berada di jajaran elit Partai Gerindra, Ferry rupanya tak bisa menolak panggilannya sebagai aktivis. Tapi, arena perjuangannya bukan lagi di bidang politik, melainkan bidang ekonomi.
" Ia terusik oleh ketidakadilan akibat dominasi sistem ekonomi kapitalisme liberalisme yang mencengkram kehidupan perekonomian nasional.
Politisi kelahiran 27 Juli 1967 itu mengaku saat ini bekerja di dua area, yaitu di level Kebijakan negara dan di level implementasi.
“Saya ingin memanfaatkan posisi saya sebagai orang partai untuk bekerja di level elit, level suprastruktur kekuasaan supaya sistem ekonomi kita kembali ke Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 1 sampai ayat 3 sebelum diamandemen,”ujar alumnus Universitas Padjadjaran itu.
" Pada saat bersamaan, ia bekerja di dunia nyata. Ia terjun di gerakan ekonomi rakyat. Ia memimpin asosiasi pedagang pasar. Juga menjadi ketua umum Inkoppas. Ia juga aktif mengurus KUD. Bahkan, di Dewan Koperasi Indonesia, ia duduk sebagai wakil ketua umum Nurdin Halid.
“Kerja saya sebagai aktivis membangun kekuatan infrastruktur di level rakyat bersama kekuatan rakyat. Saya tetap aktif bekerja di wadah gerakan koperasi sebagai wakil ketua umum Dekopin. Kemudian saya juga aktif di asosiasi pedagang pasar,” kata Ferry, penyandang gelar Doktor Sosiologi dari Universitas Indonesia (UI).
" Ia percaya bahwa sistem koperasi adalah sistem terbaik untuk menekan dampak buruk dari dominasi sistem kapitalisme liberalisme yang mencengkram sistem perkonomian nasional.
“Saya harus percaya. Karena saya merasa bahwa koperasi inilah sebenarnya kekuatan ekonomi rakyat yang selama ini ditinggalkan oleh pemegang kekuasaan,” kata Fery lugas menjawab pertanyaan Bursah Zarnubi, sang pewawancara.
" Tuntaskan Agenda Reformasi tujuan utama dari awal komitmen aktivis".
Badai pandemi Covid-19 rupanya membakar adrenalin Ferry. Ia gelisah melihat kondisi keterurukan ekonomi rakyat sebagai dampak pandemi Covid-19.
“Sebagai aktivis, saya tidak mungkin diam melihat ketidakadilan masih mencolok di depan mata kita,” ujarnya. “Inilah saatnya kita menuntaskan tugas sejarah yaitu demokrasi ekonomi yang sesungguhnya.”
Ferry menuturkan, setelah 23 tahun hidup di era Reformasi, reformasi politik relatif berjalan relatif baik. “Namun, demokratisasi bidang ekonomi terseok-seok, "Penyebabnya karena usaha reformasi bidang ekonomi tidak atau kurang mengacu kuat pada jatidiri ekonomi Indonesia, yaitu Ekonomi Gotong-royong berdasarkan Pasal 33 UUD 1945,” tegas Ferry.
" Pasal 33 memang tidak diamandemen, kata Ferry. “Namun secara praksis sistem ekonomi kita sangat liberal dan kapitalistik. Itulah menyebabkan semua indikator pembangunan kita diarahkan kepada satu tujuan yaitu pertumbuhan ekonomi,” tandas Ferry lagi.
" Ferry tidak menampik bahwa pertumbuhan ekonomi penting bagi sebuah negara bangsa. Namun, pertumbuhan yang tidak mempedulikan pemerataan justru melahirkan kemiskinan, rentan miskin, kesenjangan.
“Kesetaraan dan keadilan sangat jarang kita lihat dan kita rasakan. Inilah sebenarnya yang ingin saya perjuangkan sebagai aktivis dan sebagai orang partai,” demikian Ferry.
“Jadi, memang harus ada revolusi perubahan sistem ekonomi kita.”
Bagaimana caranya dan harus mulai dari mana? Tanya Bursah Zarnubi.
“Kekuasaan yang ada harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak bangsa, semua pelaku usaha yang berujung pada pemerataan pembangunan.
Aspek equality itu seharusnya menjadi indikator pembangunan nasional kita. Bukan pertumbuhan,” tandas Ferry lagi.
Apakah Anda masih percaya dengan kapabilitas partai politik kita untuk mendesakkan perubahan itu? Kejar Bursah Zarnubi lagi.
“Kita harus tetap percaya bahwa partai politik adalah salah satu alat untuk memperjuangkan tujuan menyejahterakan rakyat.
Namun kita juga tidak boleh hanya menggantungkan ide-ide perubahan hanya pada partai politik.
Tugas kita, apalagi sebagai aktivis, harus tetap menggunakan kekuatan sendiri tadi, kekuatan ekonomi rakyat, untuk bisa mengartikulasikan keinginan dan tujuan kita untuk kembali ke sistem ekonomi konstitusional,” tutur Ferry.
" Jadi, partai politik, demikian Ferry, adalah salah satu ruang kita bekerja memperjuangkan sistem ekonomi Pasal 33. Pada saat yang sama, kekuatan ekonomi rakyat di level akar rumput harus tetap kita bangun.
Karena memang kekuasaan itu hasil relasi dan dinamika antara kekuatan elit dan kekuatan rakyat.
“Kekuatan rakyat di akar rumput itu harus kita bangun terus. Karena belum tentu kalah juga. Di banyak negara, kekuatan rakyat ini berhasil mendesak ide dan cita-cita perubahan. Elitnya ikut rakyat,” tegas Ferry.
Apakah itu bisa terjadi? Partai politik saja tak berdaya? Bursah Zarnubi menantang Ferry.
“Inilah saatnya kekuatan rakyat, tentu bersama partai politik, untuk mengambil porsi penting dalam perjuangan cita-cita perubahan.”
Bagaimana caranya untuk bisa Kembali ke Ekonomi Pancasila karena sistem ekonomi kapitalis sudah berlangsung lama? Kejar Bursah Zarnubi.
“Ini soal konsistensi. Reformasi tahun 1998 hanya berbuah demokrasi politik. Namun demokratisasi di bidang ekonomi belum terjadi.
Ini sebenarnya bisa diperjuangkan oleh aktivis pro demokrasi untuk menuntaskan agenda ini, yaitu demokrasi di bidang ekonomi,” Ferry menjelaskan.
Konkrinya gimana kombinasi antara partai politik dan kekuatan ekonomi rakyat? Demikian Bursah Zarnubi.
Menurut Ferry: “Sebenarnya bisa. Kerja di level partai politik harus tetap jalan.
Tapi di level rakyat kita punya kok teman-teman yang punya cita-cita yang sama.
Dalam era demokrasi, menjadi hal yang wajar kita berkumpul, menyatakan pendapat, bahkan melakukan demonstrasi untuk menyampaikan tujuan besar tentang perubahan atau revolusi sistem ekonomi.”
Ferry menilai bahwa ‘revolusi’ sistem ekonomi itu sesuatu yang penting dan strategis. Ia meyakini bahwa kesadaran kolektif rakyat banyak bisa mendesakkan agenda perubahan sistem ekonomi nasional. Sebab, lanjutnya, saat ini banyak orang merasakan kondisi yang sama hidup susah, " tutur Ferry.
“Karena secara factual,semua orang merasakan hal yang sama. Dan, itu menjadi kekuatan. Apalagi sekarang dalam situasi pandemi Covid-19 banyak masyarakat kita kurang beruntung, turun kelas, bertambah miskin. Jadi, sebagai aktivis, bisa mengarahkan kesadaran kolektif tentang kondisi saat ini menuju perubahan, yaitu kembali ke sistem Ekonomi Pancasila yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945,” pungkas Ferry.
©Sonny/Tajuknews.com/tjk/09/2021.
